Bandung, GB - Beberapa Kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat masuk kategori desa miskin dan berpotensi rawa pangan, menurut Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar ada sebanyak 813 desa di 27 kabupaten dan kota di Jabar yang masuk kategori tersebut jumlah terbanyak berada di Kota Tasikmalaya.
"813 desa miskin berpotensi rawan itu data tahun 2011 lalu. Harus diupdate lagi makanya kita akan rapat di Bappeda untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi di mana saja. Berdasarkan data tersebut jumlah warga miskin di Jabar ada sekitar 4,6 juta jiwa" ungkap Deddy usai memimpin rakor Penanganan Desa Potensi Rawan Pangan, di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/6/2015).
Menurut Deddy, Kenapa banyak di Tasikmalaya, mungkin bukan karena miskin pendapatannya tapi pendidikannya yang tidak memadai, karena ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa.
Pemprov Jabar berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengatasi masalah desa miskin berpotensi rawan pangan tersebut.
"Yang disiapkan pemprov, ialah seluruh OPD terkait fokus mencegah jangan sampai terjadi 'lost generation' di desa berpotensi rawan pangan tinggi. Ini harus cepat," tutur Deddy.
Anggaran khusus telah disiapkan untuk berbagai kebijakan strategis seperti menjamin ketersediaan pangan berbasis kemandirian dengan langkah optimalisasi pemanfaatan lahan sawah melalui peningkatan indeks pertanaman, pengembangan sistem distribusi, harga dan akses pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, menjaga stabilitas harga pangan.
Setiap program yang dicanangkan untuk pengentasan kemiskinan bukan hanya sebatas penggunaan anggaran semata tapi juga harus berdampak terhadap masyarakat.
"Ini juga jadi tolak ukur, bukan hanya anggaran yang dipertanggungjawabkan secara rupiah. Tapi dampak dari anggaran yang diberikan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat seperti apa indikatornya. BPK bukan hanya meneliti laporan keuangan dari penggunaan anggaran tapi agaimana dampak positif dari anggaran ini," tutup Deddy. det/Tn
Menurut Deddy, Kenapa banyak di Tasikmalaya, mungkin bukan karena miskin pendapatannya tapi pendidikannya yang tidak memadai, karena ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa.
Pemprov Jabar berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengatasi masalah desa miskin berpotensi rawan pangan tersebut.
"Yang disiapkan pemprov, ialah seluruh OPD terkait fokus mencegah jangan sampai terjadi 'lost generation' di desa berpotensi rawan pangan tinggi. Ini harus cepat," tutur Deddy.
Anggaran khusus telah disiapkan untuk berbagai kebijakan strategis seperti menjamin ketersediaan pangan berbasis kemandirian dengan langkah optimalisasi pemanfaatan lahan sawah melalui peningkatan indeks pertanaman, pengembangan sistem distribusi, harga dan akses pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, menjaga stabilitas harga pangan.
Setiap program yang dicanangkan untuk pengentasan kemiskinan bukan hanya sebatas penggunaan anggaran semata tapi juga harus berdampak terhadap masyarakat.
"Ini juga jadi tolak ukur, bukan hanya anggaran yang dipertanggungjawabkan secara rupiah. Tapi dampak dari anggaran yang diberikan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat seperti apa indikatornya. BPK bukan hanya meneliti laporan keuangan dari penggunaan anggaran tapi agaimana dampak positif dari anggaran ini," tutup Deddy. det/Tn
