Bandung, GB - DPRD Jabar mendorong Bank Jabar dan Banten Syariah (BJBS) untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlepas dari BUMD induk yakni Bank BJB. Sinergitas antar DPRD dengan BJB sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD.
Sekretaris Komisi III DPRD Jabar, Didi Sukardi mengatakan, perlu pengkajian mendalam untuk mewujudkan BJB Syariah menjadi BUMD tersendiri. Begitu pun BJB Syariahnya pun harus merespon apa yang telah menjadi pembahasan Komisi III dalam penyertaan modal.
“Sehingga sinergitas BUMD dengan dewan harus ada, tujuan dan niat kami semua untuk membangun BUMD di Jabar,” ujar Didi di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (29/6/2015).
Dia menambahkan, gagasan selanjutnya diserahkan pada BUMD terkait untuk merumuskan segala upaya mewujudkan BJB Syariah menjadi BUMD tersendiri. Sehingga, diperlukan respon positif dari stakeholder untuk mewujudkan BJB Syariah tersebut.
“Harus ada semangat dulu untuk meningkatkan kinerja, termasuk saat merintis BUMD ini,” tandasnya.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Jabar lainnya, Imas Masyitoh menyoroti kembang kempisnya PT Agronesia yang kondisinya kini mengkhawatirkan. Pasalnya, sejak dirinya menjadi anggota legislatif pada 2004 silam, BUMD dibidang pabrik pengolahan karet tersebut tidak memiliki gairah dalam berbisnis lantaran harus bersaing dengan perusahaan lain. Namun demikian, politisi dari PKB tersebut tetap mendorong PT Agronesia untuk tetap bertahan lantaran sudah memiliki mitra perusahaan yang dipercaya. Sehingga hingga kini perusahaan tersebut dapat bertahan.
“Mau bagaimanapun juga alatnya sudah harus direvitalisasi untuk menghadapi tantangan jaman, tentu harus kita dorong dalam penyertaan modalnya,” tandas Imas.
Sekretaris Komisi III DPRD Jabar, Didi Sukardi mengatakan, perlu pengkajian mendalam untuk mewujudkan BJB Syariah menjadi BUMD tersendiri. Begitu pun BJB Syariahnya pun harus merespon apa yang telah menjadi pembahasan Komisi III dalam penyertaan modal.
“Sehingga sinergitas BUMD dengan dewan harus ada, tujuan dan niat kami semua untuk membangun BUMD di Jabar,” ujar Didi di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (29/6/2015).
Dia menambahkan, gagasan selanjutnya diserahkan pada BUMD terkait untuk merumuskan segala upaya mewujudkan BJB Syariah menjadi BUMD tersendiri. Sehingga, diperlukan respon positif dari stakeholder untuk mewujudkan BJB Syariah tersebut.
“Harus ada semangat dulu untuk meningkatkan kinerja, termasuk saat merintis BUMD ini,” tandasnya.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Jabar lainnya, Imas Masyitoh menyoroti kembang kempisnya PT Agronesia yang kondisinya kini mengkhawatirkan. Pasalnya, sejak dirinya menjadi anggota legislatif pada 2004 silam, BUMD dibidang pabrik pengolahan karet tersebut tidak memiliki gairah dalam berbisnis lantaran harus bersaing dengan perusahaan lain. Namun demikian, politisi dari PKB tersebut tetap mendorong PT Agronesia untuk tetap bertahan lantaran sudah memiliki mitra perusahaan yang dipercaya. Sehingga hingga kini perusahaan tersebut dapat bertahan.
“Mau bagaimanapun juga alatnya sudah harus direvitalisasi untuk menghadapi tantangan jaman, tentu harus kita dorong dalam penyertaan modalnya,” tandas Imas.
