Bandung, GB - Pemerintah kabupaten/kota harus bertindak tegas terhadap keberadaan pasar tumpah yang memakan badan jalan. Hal ini penting demi kelancaran arus mudik jelang lebaran 2015 ini.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Ali Hasan mengatakan, setiap momentum mudik, keberadaan pasar tumpah selalu menjadi salah satu penyebab kemacetan. Sebab, serbuan kendaraan saat mudik tidak diimbangi oleh daya tampung jalan yang tergerus oleh pasar tumpah.
"Untum memperlancar arus mudik, (pemerintah) kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya harus berani bersikap. Harus tegas dong," kata Ali di Gedung DPRD Jabar, Rabu (17/6).
Ali mengakui, persoalan pasar tumpah selama ini tidak pernah terselesaikan dengan baik. Selain tidak adanya ketegasan, pasar tumpah pun bermunculan karena minimnya lahan yang dimiliki pemerintah.
"Jadi harus disiapkan strategi penertibannya, sehingga penertiban yang dilakukan pun bisa lebih efektif," katanya. Lebih lanjut Ali katakan, terdapat beberapa titik pasar tumpah di Jabar yang berpotensi menyebabkan kemacetan, terutama saat arus mudik.
Di antaranya di kawasan Tanjungsari Sumedang, Limbangan Garut, Karawang, Subang, dan Cirebon. Hal senada pun diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Dady Rohanadi.
Bahkan, menurutnya, pemerintah bisa saja menutup lokasi pasar tumpah seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Dadi meminta, pemprov melengkapi setiap marka lalu-lintas yang diperlukan.
"Pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini sangat penting. Sebagai upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah pun harus menyiapkan jalur alternatif untuk arus mudik lebaran. Sehingga, bila terjadi kemacetan di satu titik jalur, maka arus kendaraan pun bisa dialihkan ke jalur alternatif.
"Jalur alternatif ini tentunya harus dipersiapkan, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintasnya. Sehingga kendaraan yang melintas pun bisa aman melintas di sana," pungkasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Ali Hasan mengatakan, setiap momentum mudik, keberadaan pasar tumpah selalu menjadi salah satu penyebab kemacetan. Sebab, serbuan kendaraan saat mudik tidak diimbangi oleh daya tampung jalan yang tergerus oleh pasar tumpah.
"Untum memperlancar arus mudik, (pemerintah) kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya harus berani bersikap. Harus tegas dong," kata Ali di Gedung DPRD Jabar, Rabu (17/6).
Ali mengakui, persoalan pasar tumpah selama ini tidak pernah terselesaikan dengan baik. Selain tidak adanya ketegasan, pasar tumpah pun bermunculan karena minimnya lahan yang dimiliki pemerintah.
"Jadi harus disiapkan strategi penertibannya, sehingga penertiban yang dilakukan pun bisa lebih efektif," katanya. Lebih lanjut Ali katakan, terdapat beberapa titik pasar tumpah di Jabar yang berpotensi menyebabkan kemacetan, terutama saat arus mudik.
Di antaranya di kawasan Tanjungsari Sumedang, Limbangan Garut, Karawang, Subang, dan Cirebon. Hal senada pun diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Dady Rohanadi.
Bahkan, menurutnya, pemerintah bisa saja menutup lokasi pasar tumpah seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Dadi meminta, pemprov melengkapi setiap marka lalu-lintas yang diperlukan.
"Pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini sangat penting. Sebagai upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah pun harus menyiapkan jalur alternatif untuk arus mudik lebaran. Sehingga, bila terjadi kemacetan di satu titik jalur, maka arus kendaraan pun bisa dialihkan ke jalur alternatif.
"Jalur alternatif ini tentunya harus dipersiapkan, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintasnya. Sehingga kendaraan yang melintas pun bisa aman melintas di sana," pungkasnya.
