Bandung, GB - Kalangan DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersikap tegas terhadap sejumlah pihak yang memanfaatkan lahan milik Pemprov. Hal ini dirasa penting untuk penegakkan hukum dan menjaga wibawa Pemprov.
Sebagai bentuk ketegasan, anggota Komisi I DPRD Jabar, Yusuf Puadz pun mendesak Satuan Polisi Pamong Praja Jabar untuk lebih bertindak tegas dalam mengamankan aset-aset pemprov, terutama yang kini dikuasai oleh pihak ke-tiga. "Dulu pernah kita sampaikan, bahkan kita tantang Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas. Ternyata belum ada progresif," kata Yusuf di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (23/6).
Yusuf menjelaskan, Satpol PP harus berani mengambil sikap dan tidak membiarkan penguasaan lahan pemprov oleh pihak lain. Pengamanan aset ini pun menjadi penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan.
Beberapa waktu lalu, tambah Yusuf, BPK menyampaikan tentang harus baiknya sistem pengelolaan aset daerah. Hal ini pun harus dilakukan pada inventarisasi aset.
Aset yang dimiliki harus sudah tersertifikasi. Saat ini, katanya, aset yang sudah disertifikasi mencapai 25 persennya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pada 2015 ini pihaknya akan lebih fokus pada penanganan penguasaan aset. "Makanya tahun ini kita harapkan fokus ke penguasaan aset. Masalah aset ini bisa diintensifkan," pungkasnya
Sebagai bentuk ketegasan, anggota Komisi I DPRD Jabar, Yusuf Puadz pun mendesak Satuan Polisi Pamong Praja Jabar untuk lebih bertindak tegas dalam mengamankan aset-aset pemprov, terutama yang kini dikuasai oleh pihak ke-tiga. "Dulu pernah kita sampaikan, bahkan kita tantang Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas. Ternyata belum ada progresif," kata Yusuf di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (23/6).
Yusuf menjelaskan, Satpol PP harus berani mengambil sikap dan tidak membiarkan penguasaan lahan pemprov oleh pihak lain. Pengamanan aset ini pun menjadi penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan.
Beberapa waktu lalu, tambah Yusuf, BPK menyampaikan tentang harus baiknya sistem pengelolaan aset daerah. Hal ini pun harus dilakukan pada inventarisasi aset.
Aset yang dimiliki harus sudah tersertifikasi. Saat ini, katanya, aset yang sudah disertifikasi mencapai 25 persennya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pada 2015 ini pihaknya akan lebih fokus pada penanganan penguasaan aset. "Makanya tahun ini kita harapkan fokus ke penguasaan aset. Masalah aset ini bisa diintensifkan," pungkasnya
