Bandung, (GB) - Komisi V DPRD Jabar mendorong peningkatan program kesra yang direalisasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Persoalan kekerasan terhadap anak-anak misalnya, baik itu kekerasan seksual maupun kejahatan sering kali mengintai. Karena itu, DPRD Jabar mendukung penuh untuk menyosialisasikan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya persoalan sosial yang terjadi di Jabar. Kekerasan seksual dan masalah narkoba menjadi hal yang menakutkan khususnya bagi kalangan remaja. Tentunya hal itu menjadi tanggung jawab dan tantangan bersama-sama untuk turut serta berperan menyelesaikan persolan tersebut.
"Khususnya bagi OPD harus memiliki program yang lebih konkrit mengenai kesejahteraan masyarakat Jabar," ujar Untung di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, no. 27. Kota Bandung, Kamis (30/7/2015).
Untung menambahkan, sebagai mitra kerja Komisi V, peningkatan program yang diharapkan meliputi aspek kuantitas maupun kualitas. Dari sisi targetnya, peningkatan program kerja harus bisa menekan persoalan rawan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan pornografi, narkoba dan HIV/AIDS.
"Ketiga persoalan tersebut jika dibiarkan akan berbahaya bagi masyarakat," katanya.
Beberapa program OPD, kata dia, masih kurang memadai untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan masih tingginya ketiga persoalan diatas. karena itu, solusi cerdas baik dari tataran program maupun besaran dana dan bersifat parsial. Terlebih, tentang rencana program peningkatan kesra hingga saat ini untuk tahun anggaran 2016, belum disampaikan oleh OPD-OPD secara rinci kepada Komisi V DPRD Jabar .
"Untuk program peningkatan kesra yang berorientasi pada peningkatan
Kesra, kami siap mengupayakan penambahan anggaran jika ada kendala minimnya dana dan akan
mendukung kesejahteraan masyarakat Jabar," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya persoalan sosial yang terjadi di Jabar. Kekerasan seksual dan masalah narkoba menjadi hal yang menakutkan khususnya bagi kalangan remaja. Tentunya hal itu menjadi tanggung jawab dan tantangan bersama-sama untuk turut serta berperan menyelesaikan persolan tersebut.
"Khususnya bagi OPD harus memiliki program yang lebih konkrit mengenai kesejahteraan masyarakat Jabar," ujar Untung di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, no. 27. Kota Bandung, Kamis (30/7/2015).
Untung menambahkan, sebagai mitra kerja Komisi V, peningkatan program yang diharapkan meliputi aspek kuantitas maupun kualitas. Dari sisi targetnya, peningkatan program kerja harus bisa menekan persoalan rawan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan pornografi, narkoba dan HIV/AIDS.
"Ketiga persoalan tersebut jika dibiarkan akan berbahaya bagi masyarakat," katanya.
Beberapa program OPD, kata dia, masih kurang memadai untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan masih tingginya ketiga persoalan diatas. karena itu, solusi cerdas baik dari tataran program maupun besaran dana dan bersifat parsial. Terlebih, tentang rencana program peningkatan kesra hingga saat ini untuk tahun anggaran 2016, belum disampaikan oleh OPD-OPD secara rinci kepada Komisi V DPRD Jabar .
"Untuk program peningkatan kesra yang berorientasi pada peningkatan
Kesra, kami siap mengupayakan penambahan anggaran jika ada kendala minimnya dana dan akan
mendukung kesejahteraan masyarakat Jabar," tandasnya.
