Bandung, GB - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan bahwa kinerja Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) masih belum berfungsi secara optimal.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan keluhan dari TPID Kab. Sumedang mengenai ketersediaan dan distribusi gas LPG 3kg. TPID Kab.Sumedang menilai bahwa penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3kg yang berbeda di tiap daerah berimbas pada ketersediaan gas, karena distributor cenderung mengirimkan pasokan gas lebih banyak ke daerah dengan HET lebih tinggi.
Hal-hal demikian dikemukakan Wagub Jabar sesaat setelah berlangsung High Level Meeting (HLM) Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Jabar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Rabu (08/07),
Deddy menegaskan, bahwa disinilah peran TKKSD dibutuhkan. Menurutnya, kurangnya komunikasi antar daerah untuk menyepakati harga eceran gas menjadi dasar yang harus diperhatikan. “Peran TKKSD ini belum ada di antar daerah ini," ungkap Deddy pada rapat.
Selain itu, Deddy juga menyayangkan kurangnya kepekaan TPID terhadap potensi masing-masing daerah. Deddy menegaskan bahwa data dari Kabupaten/Kota mengenai potensi daerahnya tidak pernah ada, padahal banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, namun terkendala informasi yang sangat minim.
“Setiap daerah itu harus tahu apa potensi yang ada dan apa saja yang dibutuhkan, tapi kenyataannya data pun tidak ada," pungkas Deddy.
“Kita punya West Java Incorporated, salah satu strategi untuk menghadapi MEA, agar potensi kita dapat dikenal oleh investor dunia, manfaatkanlah," lanjutnya.
Turut hadir pada acara Kepala Perwakilan BI Jabar Rosmaya Hadi, Ketua Tim Teknis FKPI Jabar Ferry Sofwan Arif, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Jabar Mohammad Taufiq, serta perwakilan TPID seluruh Kabupaten/Kota se-Jabar.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan keluhan dari TPID Kab. Sumedang mengenai ketersediaan dan distribusi gas LPG 3kg. TPID Kab.Sumedang menilai bahwa penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3kg yang berbeda di tiap daerah berimbas pada ketersediaan gas, karena distributor cenderung mengirimkan pasokan gas lebih banyak ke daerah dengan HET lebih tinggi.
Hal-hal demikian dikemukakan Wagub Jabar sesaat setelah berlangsung High Level Meeting (HLM) Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Jabar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Rabu (08/07),
Deddy menegaskan, bahwa disinilah peran TKKSD dibutuhkan. Menurutnya, kurangnya komunikasi antar daerah untuk menyepakati harga eceran gas menjadi dasar yang harus diperhatikan. “Peran TKKSD ini belum ada di antar daerah ini," ungkap Deddy pada rapat.
Selain itu, Deddy juga menyayangkan kurangnya kepekaan TPID terhadap potensi masing-masing daerah. Deddy menegaskan bahwa data dari Kabupaten/Kota mengenai potensi daerahnya tidak pernah ada, padahal banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, namun terkendala informasi yang sangat minim.
“Setiap daerah itu harus tahu apa potensi yang ada dan apa saja yang dibutuhkan, tapi kenyataannya data pun tidak ada," pungkas Deddy.
“Kita punya West Java Incorporated, salah satu strategi untuk menghadapi MEA, agar potensi kita dapat dikenal oleh investor dunia, manfaatkanlah," lanjutnya.
Turut hadir pada acara Kepala Perwakilan BI Jabar Rosmaya Hadi, Ketua Tim Teknis FKPI Jabar Ferry Sofwan Arif, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Jabar Mohammad Taufiq, serta perwakilan TPID seluruh Kabupaten/Kota se-Jabar.
