Bandung, (GB) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mengefektifkan penyerapan anggaran tahun ini. Hal ini sangat penting untuk memaksimalkan pembangunan di bumi Parahyangan ini.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Gatot Tjahyono mengatakan, keterserapan anggaran pemprov semester pertama tahun ini tergolong rendah. "Penyerapan pembangunan agar lebih dipercepat. Ini harus dipercepat," kata Gatot, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, kemarin.
Menurut Gatot, rendahnya keterserapan anggaran ini berdampak terhadap lambannya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Gatot meminta setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jabar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyusun program pembangunan.
Sebagai contoh, Gatot mengkritisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar. Menurutnya, dinas tersebut tidak mampu menjalankan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD.
"Tujuannya kan menjadikan Jabar sebagai tujuan wisata internasional. Tapi program di dinasnya apa? Belum ada sama sekali," katanya.
Gatot menuturkan, hal ini pun dikeluhkan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pemerintah tingkat II ini mempertanyakan kepastian kabupaten/kota mana saja yang akan dijadikan daerah tujuan wisata internasional. "Ada pertanyaan dari kabupaten/kota ke provinsi, yang mana yang akan menjadi lokasi pariwisata internasional," pungkasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Gatot Tjahyono mengatakan, keterserapan anggaran pemprov semester pertama tahun ini tergolong rendah. "Penyerapan pembangunan agar lebih dipercepat. Ini harus dipercepat," kata Gatot, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, kemarin.
Menurut Gatot, rendahnya keterserapan anggaran ini berdampak terhadap lambannya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Gatot meminta setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jabar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyusun program pembangunan.
Sebagai contoh, Gatot mengkritisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar. Menurutnya, dinas tersebut tidak mampu menjalankan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD.
"Tujuannya kan menjadikan Jabar sebagai tujuan wisata internasional. Tapi program di dinasnya apa? Belum ada sama sekali," katanya.
Gatot menuturkan, hal ini pun dikeluhkan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pemerintah tingkat II ini mempertanyakan kepastian kabupaten/kota mana saja yang akan dijadikan daerah tujuan wisata internasional. "Ada pertanyaan dari kabupaten/kota ke provinsi, yang mana yang akan menjadi lokasi pariwisata internasional," pungkasnya.
