Bandung, (GB) - Sejumlah warga terdampak dari penggenangan Waduk Jatigede, mendesak pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk memenuhi ganti rugi yang telah disepakati. Pasalnya, hingga saat ini ganti rugi tersebut belum juga terelisasi dengan lancar. Karena itu, warga meminta DPRD Jabar untuk menangguhkan penggenangan waduk tersebut.
Menurut salah satu warga bernama Ari menyebutkan, pihaknya kecewa dengan mekanisme pembayaran ganti rugi dari pemprop Jabar yang tidak sesuai dengan harapan warga yang terdampak Waduk Jaitigede.
“Kami sangat kecewa pemerintah tidak peka terhadap dampak sosial akibat dari penggenangan waduk Jatigede yang cenderung mengutamakan kepentingan pemilik modal dan investor” ujar Ari di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no.27, Kota Bandung, Jumat (28/8/2015).
Sementara, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Agus Welianto Santoso mengatakan, kekecewaan masyarakat Jatigede yang terdampak harus diapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, belum terelisasinya pembayaran yang telah disepakati menghambat proses penggenangan Waduk Jatigede. Seharusnya, pemerintah menindaklanjuti secara responsif dan tidak mengulur-ulur serta harus tepat sasaran.
“Sebelum dilakukan penggenangan, muspida akan mengadakan rapat koordinasi untuk mendapat wacana penanggulangan dampak sosial terhadap penggenangan waduk Jatigede, termasuk penangguhan penggenangan Senin (31 Agustus 2015) mendatang” Ujar Agus.
Dia menambahkan, masyarakat sekitar Jatigede menilai relokasi terhadap warga Jatigede dengan solusi menyediakan tempat atau tanah dengan harga Rp20 Juta. Harga tersebut tidak sebanding dengan standar harga tanah di kawasan tersebut. Selain itu, rata-rata golongan masyarakat di sekitar Jatigede tergolong menengah kebawah. Sehingga perlu segera ditindaklanjuti kesepakantan yang telah disetujui pemprop dan warga.
“Inilah salah satu upaya dari anggota DPRD Jawa Barat dan meminta koordinasi dengan Gubernur dan Jajaranya. Siap membangun untuk siap dibangun kembali contoh : Puskesmas menjadi Type A.” tandasnya.
Menurut salah satu warga bernama Ari menyebutkan, pihaknya kecewa dengan mekanisme pembayaran ganti rugi dari pemprop Jabar yang tidak sesuai dengan harapan warga yang terdampak Waduk Jaitigede.
“Kami sangat kecewa pemerintah tidak peka terhadap dampak sosial akibat dari penggenangan waduk Jatigede yang cenderung mengutamakan kepentingan pemilik modal dan investor” ujar Ari di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no.27, Kota Bandung, Jumat (28/8/2015).
Sementara, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Agus Welianto Santoso mengatakan, kekecewaan masyarakat Jatigede yang terdampak harus diapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, belum terelisasinya pembayaran yang telah disepakati menghambat proses penggenangan Waduk Jatigede. Seharusnya, pemerintah menindaklanjuti secara responsif dan tidak mengulur-ulur serta harus tepat sasaran.
“Sebelum dilakukan penggenangan, muspida akan mengadakan rapat koordinasi untuk mendapat wacana penanggulangan dampak sosial terhadap penggenangan waduk Jatigede, termasuk penangguhan penggenangan Senin (31 Agustus 2015) mendatang” Ujar Agus.
Dia menambahkan, masyarakat sekitar Jatigede menilai relokasi terhadap warga Jatigede dengan solusi menyediakan tempat atau tanah dengan harga Rp20 Juta. Harga tersebut tidak sebanding dengan standar harga tanah di kawasan tersebut. Selain itu, rata-rata golongan masyarakat di sekitar Jatigede tergolong menengah kebawah. Sehingga perlu segera ditindaklanjuti kesepakantan yang telah disetujui pemprop dan warga.
“Inilah salah satu upaya dari anggota DPRD Jawa Barat dan meminta koordinasi dengan Gubernur dan Jajaranya. Siap membangun untuk siap dibangun kembali contoh : Puskesmas menjadi Type A.” tandasnya.
