Sumedang, (GB) - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, bahwa peranan penyuluh dapat menyelamatkan Jabar dari krisis pangan. Menurutnya, hasil pertanian di Jabar masih dapat dioptimalkan jika memanfaatkan data yang dikumpulkan penyuluh.
Deddy mengungkapkan hal tersebut dalam sambutan dan arahannya pada pembukaan acara temu profesi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Puri Khatulistiwa, Sumedang, Rabu (30/09).
Data yang dimaksudkan Deddy meliputi lokasi lahan pertanian, jangka waktu masa panen, dan perkiraan banyaknya hasil panen, serta informasi kemungkinan terjadinya puso atau kerusakan lahan. Dengan demikian, pengendalian persediaan bahan pangan di Jabar dapat ditingkatkan sehingga berimbas pada penghentian pangan import, ujar Deddy.
“Kita coba mengoptimalkan peranan posluhdes (Pos Penyuluhan Desa) untuk data, karena bicara masalah ketahanan pangan, kita tak bisa mengabaikan data," ungkap Deddy.
“Ini berkaitan nanti dengan bagaimana pengendalian inflasi daerah sebetulnya," lanjutnya.
Acara yang bertajuk Regulasi UU No.23/2014 Dalam Memproteksi Distorsi Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Sesuai UU No.16/2006 di Jawa Barat ini turut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian RI, Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Jawa Barat, serta Dewan Pengurus Pusat serta Wilayah Perhiptani.
Deddy mengungkapkan hal tersebut dalam sambutan dan arahannya pada pembukaan acara temu profesi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Puri Khatulistiwa, Sumedang, Rabu (30/09).
Data yang dimaksudkan Deddy meliputi lokasi lahan pertanian, jangka waktu masa panen, dan perkiraan banyaknya hasil panen, serta informasi kemungkinan terjadinya puso atau kerusakan lahan. Dengan demikian, pengendalian persediaan bahan pangan di Jabar dapat ditingkatkan sehingga berimbas pada penghentian pangan import, ujar Deddy.
“Kita coba mengoptimalkan peranan posluhdes (Pos Penyuluhan Desa) untuk data, karena bicara masalah ketahanan pangan, kita tak bisa mengabaikan data," ungkap Deddy.
“Ini berkaitan nanti dengan bagaimana pengendalian inflasi daerah sebetulnya," lanjutnya.
Acara yang bertajuk Regulasi UU No.23/2014 Dalam Memproteksi Distorsi Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Sesuai UU No.16/2006 di Jawa Barat ini turut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian RI, Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Jawa Barat, serta Dewan Pengurus Pusat serta Wilayah Perhiptani.
