Bandung, GarduBerita - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyusun dewan perwakilan guna meningkatkan terserapnya tenaga kerja di Jabar, khusus di bidang vokasi. Tak terkecuali untuk sekolah menengah kejuruan (SMK).
Sekretariat Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pembentukan komite ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas bidang vokasi di Jabar.
Nantinya, anggota dewan tersebut terdiri dari pihak pemerintah. Mulai dari Biro Organisasi Setda Jabar, Disdik Jabar, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar. Sementara dari dunia usaha dunia industri, di Kamar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SMK.
"Ada kerja sama antara pemerintah dan industri untuk mengakselerasikan bidang vokasi," ungkapnya, pada pertemuan membahas dewan vokasi daerah di Aula Ciremai Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020).
Ia menjelaskan, hal lain yang harus dibahas guna meningkatkan pendidikan vokasi di Jabar, yakni menjelaskan kurikulum pembelajaran dengan kondisi sekarang. Salah satunya, ada sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di sekolah.
"Dengan menggandeng dunia industri, diharapkan ada kolaborasi yang terjalin untuk bantuan pendidikan agar tidak terjadi celah ," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika menjelaskan, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus percepatan pembangunan yang dicanangkan kepada Gubernur Jabar. Hal tersebut selaras dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.
"Fokus pengembangan sekolah melalui revitalisasi tersebut, yaitu kurikulum, tenaga pendidik, sarana, dan pabrik pengajaran ," tuturnya.
Sementara Perwakilan Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Dedi Hermandi mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan terserapnya tenaga kerja, yakni membuat payung hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk dunia industri agar lebih fokus membina SMK. "Harus ada payung hukum dan kebijakan agar industri bisa lebih fokus," tandasnya. *
