BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menangani berbagai persoalan perkotaan, terutama di wilayah perbatasan. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai penting agar penataan wilayah berjalan terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berbagai persoalan perkotaan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota secara mandiri. Terlebih, sejumlah persoalan di wilayah perbatasan membutuhkan koordinasi dan keterlibatan pemerintah provinsi.
“Kota Bandung tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Butuh pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi penyelesaian, terutama di daerah perbatasan,” ujar Farhan, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Farhan, Cibiru menjadi salah satu kawasan yang memerlukan perhatian karena karakteristiknya sebagai wilayah perbatasan. Dalam beberapa hari terakhir, ia intens melakukan pemantauan dan komunikasi terkait kondisi di kawasan tersebut.
Pertemuan dengan Pemprov Jabar juga menjadi sarana untuk membahas strategi penyelesaian persoalan melalui pendekatan yang persuasif dan komunikatif.
Farhan menegaskan, penataan dan penertiban wilayah harus mengedepankan pendekatan humanis serta menghindari tindakan represif. Karena itu, pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha, perlu menjadi bagian dari upaya penataan.
“Kalau penataan dan penertiban akan jalan terus sesuai dengan semangat yang telah dicontohkan Pak Gubernur. Sementara itu, untuk menghindari kata-kata represif, harus ada pemberdayaan,” katanya.
Ia menilai sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUKM) perlu segera dilibatkan. Keterlibatan tersebut diharapkan mencakup unsur pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga sektor swasta.
Melalui pemberdayaan, penataan wilayah diharapkan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Menurutnya, tidak seharusnya ada sekat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam menjalankan kebijakan.
“Tidak ada dikotomi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, antara gubernur dengan walikota. Semuanya sejalan dan sinkron,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi tersebut perlu disertai komunikasi yang rutin dan mudah dipahami masyarakat. Sinkronisasi juga harus berjalan hingga tingkat operasional agar berbagai kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
“Sinkronisasi ini berjalan secara rutin dan berjalan untuk berbagai macam isu,” katanya.
